Golkar dan PSI Desak Pemda Alokasikan Anggaran untuk Program Makan Gratis, Ini Jawaban Heru Budi

Partai Golkar dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta pemerintah daerah segera mengalokasikan anggaran untuk program makan siang gratis. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan Pemprov DKI akan terlebih dahulu melihat ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan membahasnya bersama DPRD DKI. “Ya kita lihat postur APBD, nanti dibahas di DPRD,” ucapnya, Kamis (15/8/2024).

Selama masa uji coba, Heru bilang, programmakansianggratisakan dijalankan menggunakan dana operasional gubernur. Selain itu, eks Wali Kota Jakarta Utara ini juga meminta perusahaan perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) turut menyukseskan uji coba melalui dana CSR. “Sebagai percontohan, saya menggunakan (dana) operasional gubernur dulu. Setelah itu, teman teman BUMD dengan niatnya sendiri ingin memberikan melalui CSR,” ujarnya.

Menurut rencana, uji coba program makan siang gratis ini bakal mulai dilaksanakan di Jakarta pada pekan depan. Program Petani Milenial Bergaji Rp 10 Juta, Petani Muda Tapin Ini Semangat Kembangkan Hidroponik Banjarmasinpost.co.id Kunci Jawaban PAI Kelas 12 Halaman 31 37 Kurikulum Merdeka, Penilaian Pengetahuan Bab 1 Halaman 4

Adapun makan siang gratis ini merupakan program unggulan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka saat kampanye Pilpres 2024 lalu. Saat ini, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka terus melalui sosialisasi dan uji coba programmakansianggratisdi sejumlah daerah di Indonesia. Sebelumnya, Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI JakartaHeruBudiHartono segera mengalokasi anggaran makan bergizi gratis dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD P) 2024.

Adapun program tersebut saat ini sudah mulai diuji coba oleh Wakil Presiden RI terpilih Gibran Rakabuming Raka. “Fraksi Partai Golkar mendorong Pemprov DKI memperluas anggaran untuk program makan bergizi gratis menyesuaikan dengan program pemerintah pusat yang telah diuji coba,” ucap Ketua Fraksi Golkar Basri Baco dalam keterangannya, Kamis (9/8/2024). Baco menambahkan, program ini perlu diprioritaskan menyusun munculnya fenomena penyakit diabetes dan gagal ginjal pada anak yang belakangan marak terjadi.

“Program ini juga sebagai upaya menekan semakin banyaknya anak anak yang menderita gagal ginjal akibat pola makan dan minum yang salah,” ujarnya. Ia pun mengaku prihatin dengan munculnya fenomena ini, apalagi belakang viral di media sosial anak anak melakukan cuci darah di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Fenomena ini pun dibenarkan oleh pihak RSCM yang menyebut saat ini kurang lebih ada 60 anak secara rutin melakukan cuci darah.

Baco menyebut, Pemprov DKI harus segera mengambil tindakan nyata untuk mencegah semakin meluasnya fenomena ini. “Fenomena ‘bocil’ mengidap diabetes gagal ginjal pada anak akibat pola hidup yang tidak sehat tentu menjadi PR besar kita bersama,” kata Baco. “Fenomena ini harus dicegah, jangan biarkan anak anak menjadi korban,” tambahnya menjelaskan.

Selain mendesak Pemprov DKI mengalokasikan anggaran dan segera menjalankan program makan bergizi gratis, Golkar juga minta Dinas Kesehatan (Dinkes) menggencarkan edukasi terhadap para orangtua. “Fraksi Partai Golkar mendorong Pemprov DKI segera memberikan perhatian serius dengan menggandeng rumah sakit dan puskesmas untuk layanan konsultasi gratis dan program edukasi bagi para orangtua soal pencegahan diabetes dan penyakit gagal ginjal,” tuturnya. Senada dengan Golkar, PSI juga mendesakHeruBudisegera mengalokasi anggaran untuk menjalankan programmakansianggratis.

Hal ini disampaikan Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana yang menyebut, program ini penting dijalankan sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi anak anak sekolah, sehingga diharapkan bisa berdampak positif pada kesehatan dan prestasi belajar mereka. Sebagai informasi, saat ini programmakansianggratismemang sudah mulai diuji coba oleh Pemprov DKI dengan bantuan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Namun, William mendesak Heru untuk segera mengalokasi anggaran pada APBD Perubahan 2024 dan APBD 2025 agar program ini dapat berjalan secara berkelanjutan.

“Kami mendesak agar program makan bergizi ini tidak hanya menjadi uji coba, tetapi dianggarkan secara berkelanjutan dalam APBD, sehingga lebih banyak menjangkau anak anak di seluruh Jakarta,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Senin (12/8/2024). Politikus muda PSI juga mengusulkan agar pelaksanaan program ini diperkuat dengan penebalan anggaran melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Menurutnya, hal ini penting supaya program makan bergizi gratis ini dapat berjalan tanpa hambatan keuangan dan terus memberikan manfaat maksimal bagi para peserta didik.

Lebih lanjut anak buah Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep ini juga minta Pemprov DKI turut melibatkan UMKM di sekitar sekolah dalam penyediaan makanan bergizi. Untuk menjaga kualitas gizi yang diberikan, keterlibatan UMKM ini tetap harus berada di bawah supervisi ketat dari Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta. “Penyediaan makanan oleh UMKM lokal yang telah diuji nilai gizinya tidak hanya membantu meningkatkan kualitas asupan gizi anak anak, tetapi juga berkontribusi pada perekonomian di sekitar sekolah,” ujarnya.

William pun menegaskan komitmen PSI untuk terus mengawal program ini dan memastikan setiap anak di Jakarta mendapat akses ke makanan bergizi yang layak, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pelibatan UMKM.